Jumat, 08 Juni 2012

pertemuan 10 ( peran sektor luar negeri pada perekonomian Indonesia )


Pertemuan 10
Peran sector Luar Negeri Pada perekonomian Indonesia
1.      Perdagangan antar Negara
Perdagangan luar negeri merupakan salah satu sumber kekayaan Negara, sehingga jika suatu Negara ingin mencapai kemakmuran, maka mutlak Negara tersebut harus melakukan perdagangan dengan Negara lainnya.
Beberapa alasan mengapa suatu Negara memerlukan Negara lain dalam kehidupan ekonominya adalah :
1.      Tidak semua kebutuhan masyarakatnya dapat dipenuhi oleh komoditi yang dihasilkan di dalam negeri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, harus dilakukan impor dari Negara yang memproduksinya.
2.      Karena terbatasnya konsumen, tidak semua hasil produksi dapat dipasarkan di dalam negeri, sehingga perlu dicari pasar di luar negeri.
3.      Sebagian sarana untuk melakukan proses alih teknologi.
4.      Perdagangan antar Negara sebagai salah satu cara membina persahabatan dan kepentingan – kepentingan politik lainnya.
5.      Secara ekonomis dan matematis perdagangan antar Negara dapat mendatangkan tambahan keuntungan dan efesiensi dari dilakukannya tindakan spesialisasi produksi dari Negara – Negara yang memiliki keuntungan mutlak dan/atau keuntungan berbanding.
2.      Hambatan Perdagangan Antar Negara
a.       Hambatan tarif
Tarif adalah suatu nilai tertentu yang dibebankan kepada suatu komoditi luar negeri tertentu yang akan memasuki suatu negara ( komoditi ekspor ). Penetapan tarif ada dua jenis, yakni :
1.      Tarif Ad-volarem, yaitu tarif yang besar kecilnya ditetapkan berdasarkan presentase tertentu dari nilai komoditi yang diimpor.
2.      Tarif Spesifik, yakni tariff yang besar kecilnya didasarkan pada nilai yang tetap untuk setiap jumlah komoditi impor tertentu.
b.      Hambatan Quota
Quota termasuk jenis hambatan perdagangan luar negeri yang lazim dan sering diterapkan oleh suatu Negara untuk membatasi masukkan komoditi impor ke negaranya. Quota itu sendiri dapat diartikan sebagai tindakan pemerintah suatu Negara dengan menentukan batas maksimal suatu komoditi impor yang boleh masuk ke Negara tersebut.
c.       Hambatan Dumping
Dumping dapat diartikan sebagai suatu tindakan dalam menetapkan harga yang lebih murah di luar negeri dibandingkan harga di dalam negeri untuk produk yang sama.
d.      Hambatan Embargo/Sanksi Ekonomi
Tindakan yang dianggap melanggar hak asasi manusia, melanggar wilayah kekuasaan suatu Negara, akan menerima/dikenakan sanksi ekonomi oleh Negara lain ( PBB ).
3.      Neraca Pembayaran Luar Negeri Indonesia
Neraca pembayaran luar negeri Indonesia dapat di kelmpokkan ke dalam berikut ini :
a.       Neraca Perdagangan, yang merupakan kelompok transaksi – transaksi yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor barang, baik migas maupun non-migas.
b.      Neraca Jasa, merupakan kelompok transaksi –transaksi yang berkaitan dengan ekspor impor di bidang jasa.
c.       Neraca Berjalan, merupakan hasil penggabungan antara neraca perdagangan dan neraca jasa.
d.      Neraca Lalu-Lintas Modal, merupakan kelompok pos – pos yang berkaitan dengan lalu-lintas modal pemerintah bersih ( selisih antara pinjaman dan pelunasan hutang pokok ) dan lalu-lintas modal swasta bersih, berikut lalu-lintas modal bersih lainnya yang merupakan selisih penerimaan penanaman modal asing dengan pembayaran BUMN.
e.       Selisih yang belum diperhitungkan
f.       Neraca Lalu-Lintas Moneter, yang merupakan kelompok pos – pos yang berkaitan dengan perubahan cadangan devisa.
4.      Peran Kurs Valuta Asing
Dalam pembayaran antar negara ada suatu kekhususan yang tidak terdapat dalam lalu-lintas pembayaran luar negeri. Sebab semua negara mempunyai mata uang atau valutanya sendiri, yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di dalam batas-batas daerah kekuasaan itu sendiri, tetapi belum tentu mau diterima luar negeri. Jadi pembayaran antar negara harus menyangkut lebih dari satu macam mata uang, yang harus dipertukarkan satu sama lain dengan harga atau kurs tertentu. Hal inilah yang membuat perdagangan dan pembayaran internasional menjadi perkara yang rumit, maka dari itu dibuatlah alat pembayaran yang bisa digunakan oleh banyak negara (antarnegara) atau disebut dengan alat pembayaran internasional, yakni valuta asing.
Kurs valuta asing sering diartikan sebagai banyaknya nilai mata uang suatu negara (rupiah misalnya) yang harus dikeluarkan/ dikorbankan untuk mendapatkan satu unit nilai uang asing (dollar misalnya). Sehingga dengan kata lain, jika kita gunakan contoh rupiah dan dollar, maka kurs valuta asing adalah nilai tukar yang menggambarkan banyaknya rupiah yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan satu unit dollar dalam kurun waktu tertentu. Kurs valuta asing adalah harga valuta asing, dinyatakan dalam valuta sendiri. Misalnya US $ 1.00 = Rp. 10.000,-
Penentuan Kurs Valuta Asing
Pada dasarnya ada tiga sistem atau cara untuk menentukan tinggi-rendahnya kurs atau nilai tukar valuta asing:
1.        Kurs tetap, karena dikaitkan dengan emas sebagai standard atau patokannya.
2.        Kurs bebas, yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran valuta asing di pasaran bebas, lepas dari kaitan dengan emas. Dalam hal ini kurs bisa naik – turun dengan bebas. Dewasa ini orang bicara tentang kurs mengambang (floating rates)
3.        Kurs dibuat stabil berdasarkan perjanjian internasional yaitu ditetapkan oleh pemerintah/bank sentral dalam perbandingan tertentu dengan dollar atau emas sebagai patokan.
Akibat kurs yang tidak sesuai
Apabila mata uang suatu negara dinilai terlalu tinggi dibandingkan dengan valuta lain (Kurs resmi lebih tinggi daripada perbandingan daya beli yang sesungguhnya atau disebut over valued), akibatnya ekspornya akan macet dan impornya didorong terlalu besar, sehingga keseimbangan neraca pembayaran terancam.
Hal yang sebaliknya terjadi apabila mata uang dinilai terlalu rendah atau under valued: apabila kurs resmi terlalu rendah dibandingkan dengan daya belinya yang sesungguhnya, maka ekspor akan bertambah besar, tetapi impor akan macet.
Dari pembahasan di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa peran valuta asing terhadap perekonomian di indonesia adalah sangat penting. Karena valuta asing merupakan alat pembayaran antar negara. Barang dan jasa yang diimpor itu harus dibayar. Untuk pembayaran itu diperlukan valuta asing atau devisa (Foreign exchange), yaitu valuta (mata uang) yang mau diterima oleh dunia internasional. Devisa itu kita peroleh dari hasil ekspor (devisa umum) atau kredit bank luar negeri (devisa kredit).
DAFTAR  REFERENSI
·         Gilasro, T. Drs. (1991). Pengantar ilmu ekonomi bagian makro. Yogyakatra: Kanisius
·         Gunadarma. Modul perekonomian indonesia bab 6 peran sektor luar negeri pada perekonomian indonesia. Retrieved from http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab6-peran_sektor_luar_negeri_pada_perekonomian_indonesia.pdf diunduh pada tanggal 12 Maret 2012.
·         Gunadarma. Modul perekonomian indonesia bab 7 kebijaksanaan pemerintah. Retrieved fromhttp://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab7-kebijaksanaan_pemerintah.pdf. diunduh pada tanggal 15 Maret  2012.
·         Gunadarma. Buku perekonomian Indonesia. Depok : Aris Budi Setyawan

pertemuan 9 ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) )


Pertemuan 9
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
1.       Perkembangan Dana Pembangunan Indonesia
Bangsa kita sedang memasuki era perkembangan dimana era ini seperti halnya perusahaan membutuhkan modal yang besar. Dari masa orde baru bangsa kita sudah memulai langkah pijakan pembangunan dimana kita kenal dengan PELITA. Namun setelah lengsernya orde baru dan berganti menjadi era reformasi maka rencana pembangunan atau action plannya berubah, jika kita lihat sekarang ini focus pembangunan masih bias dikarenakan adanya banyak pihak yang berkepentingan dan lebih mementingkan golongan sendiri dari pada masyarakat pada umumnya.
Seperti kita ketahui bangsa kita meminjam dana dari luar negeri entah disebut hibah maupun pinjaman. Pinjaman sendiri berasal dari kreditor baik itu lembaga maupun negara sahabat.
Pertanyaannya sekarang sudah meratakah pembagunan itu? Dimanakah dana baik hibah maupun pinjaman itu? Harusnya pemerintah membuka mata bahwa masih banyak rakyat yang hidup dibawah garis kemiskinan.
Transparan si dari setiap penggunaan anggaran dana harus sudah mulai dilakukan, hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui alur dari penggunaan dan pembangunan tersebut. Ironis jika wakil rakyat membangun gedung mewah namun masih banyak  rakyatnya yang hidup digubuk. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat sangat berpengaruh dalam kelancaran pembangunan agar pembangunan yang berkesinambungan dan tujuan bangsa Indonesia yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat bisa tercapai.

2.        Proses Penyusunan Anggaran
Pemerintah (Presiden dibantu para menteri, terutama Menteri Keuangan) menyusun RABPN berdasarkan asumsi-asumsi, yaitu tentang :
1.         Kondisi ekonomi makro seperti Produk Domestik Bruto (PDB) menurut harga yang berlaku
2.         Pertumbuhan ekonomi
3.         Inflasi
4.         Nilai tukar rupiah
5.         Rata-rata suku bunga SBI 3 bulan
6.         Harga minyak internasional
7.         Serta produksi minyak dalam negeri
Dalam menyusun RAPBN digunakan azas kemandirian, azas penghematan, azas penajaman prioritas pembangunan.
RAPBN oleh pemerintah diajukan ke DPR dan dilakukan pembahasan dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkompeten sesuai bidang masing-masing. Jika telah disetujui, DPR akan mengesahkan RAPBN menjadi APBN. Hak DPR untuk menetapkan anggaran negara disebtut Hak Budget. Namun jika tidak ditemukan kesepakatan tentang RAPBN, DPR menetapkan APBN tahun lalu sebagai APBN tahun berjalan.
3.        Perkiraan Penerimaan Negara
Secara garis besar sumber penerimaan Negara berasal dari :
a.       Penerimaan dalam negeri
b.      Penerimaan pembangunan
a.      Penerimaan dalam negeri
Pertama, penerimaan dalam negeri, untuk tahun – tahun awal setelah masa pemerintahan Orde baru masih cukup mengantungkan pada penerimaan dari ekspor minyak bumi dan gas alam.
Namun dengan mulai tidak menentunya harga minyak dunia, maka mulai disadari bahwa ketergantungan penerimaan dari sector migas peril dikurangi. Untuk keperluan itu, maka pemerintah menempuh beberapa kebijaksanaan diantaranya :
·         Deregulasi bidang Perbankan ( 1 Juni 1983 ), yakni denganmengurangi peran bank sentral, serta lebih memberi hak kepada bank pemerintah maupun swasta untuk menentukan suku bunga deposito dan pinjaman sendiri. Dampak dari deregulasi ini adalah meningkatnya tabungan masyarakat
·         Deregulasi bidang perpajakan ( UU baru, 1 Januari 1984 ), untuk memperbaiki penerimaan Negara
·         Kebijaksanaan – kebijaksanaan lain yang selanjutnya dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan mantap.
b.      Penerimaan pembangunan
Meskipun telah ditempuh berbagai upaya untu meningkatkan tabungan pemerintah, namun karena laju pembangunan yang demikian cepat, maka dana tersebut masih perlu dilengkapi dengan dan ditunjang  dengan dana yang berasal dari luar negeri. Meskipun untuk selanjutnya bantuan luar negeri ( hutang bagi Indonesia ) tersebut makin meningkat jumlahnya, namun selalu diupayakan suatu mekanisme pemanfaatan dengan prioritas sector – sector yang lebih produktif. Dengan demikian bantuan luar negeri tersebut dapat dikelola dengan baik ( terutama dalamhal pengembalian cicilan poko dan bunganya ).

4.        Perkiraan Pengeluaran
Secara garis besar,pengeluaran Negara dikelompokkan menjadi dua yakni :

a.                   pengeluaran rutin negara
b.                  pengeluaran pembangunan
a.      Pengeluaran Rutin Negara
Pengeluaran rutin Negara adalah pengeluaran yang dapat dikatakan selalu ada dan telah terencana sebelumnya secara rutin,
diantaranya:
·         Pengeluaran untuk belanja pegawai
·         Pengeluaran untuk belanja barang
·         Pengeluaran untuk subsidi daerah otonom
·         Pengeluaran untuk membayar bunga dan cicilan hutang
·         Pengeluaran lain lain


b.      Pengeluaran Pembangunan
Secara garis besar,yang termasuk dalam pengeluaran pembangunan diantaranya adalah:
·         Pengeluaran pembangunan untuk berbagai departemen/lembaga Negara,diantaranya untuk membiayai proyek-proyek pembangunan sektoral yang     menjadi tanggung jawab masing-masing departemen/lembaga Negara bersangkutan.
·         Pengeluaran pembangunan  untuk anggaran pembangunan daerah( Dati I dan II )
·         Pengeluaran pembangunan lainnya

5.        Dasar Perhitungan Perkiraan Penerimaan Negara

Untuk memperoleh hasil perkiraan penerimaan Negara, ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan. Hal – hal tersebut adalah :
a.         Penerimaan Dalam Negeri Dari Migas
Factor – factor yang dipertimbangkan adalah :
§  Produksi minyak rata – rata per hari
§  Harga rata – rata ekspor minyak mentah
b.        Penerimaan dalam Negeri Di Luar Migas
Factor – factor yang dipertimbangkan adalah :
·         Pajak penghasilan
·         Pajak pertambahan nilai
·         Bea masuk
·         Cukai
·         Pajak ekspor
·         Pajak bumi dan bangunan
·         Bea materai
·         Pajak lainnya
·         Penerimaan bukan pajak
·         Penerimaan dari hasil penjualan BBM

c.         Penerimaan Pembangunan
Terdiri dari penerimaan bantuan program dan bantuan proyek.



Referensi :
(DIGITAL // BOOKS) TAHUN AJARAN ATA// TINGKAT 1 UNIVERSITAS GUNADARMA

pertemuan 5 & 6 ( struktur produksi, distribusi pendapatan dan kemiskinan )


Pertemuan 5 & 6
Struktur Produksi, Distribusi Pendapatanda dan kemiskinan

1.                  Struktur Produksi
Struktur produksi adalah logika proses produksi, yang menyatakan hubungan antara beberapa pekerjaan pembuatan komponen sampai menjadi produk akhir, yang biasanya ditunjukkan dengan menggunakan skema. Struktur produksi nasional dapat dilihat menurut lapangan usaha dan hasil produksi kegiatan ekonomi nasional. Berdasarkan lapangan usaha struktur produksi nasional terdiri dari sebelas lapangan usaha dan berdasarkan hasil produksi nasional terdiri dari 3 sektor, yakni sektor primer, sekunder, dan tersier.
Sejalan dengan perkembangan pembangunan ekonomi struktur produksi suatu perekonomian cenderung mengalami perubahan dari dominasi sektor primer menuju dominasi sektor sekunder dan tersier. Perubahan struktur produksi dapat terjadi karena :
·            Sifat manusia dalam perilaku konsumsinya yang cenderung berubah dari konsumsi barang barang pertanian menuju konsumsi lebih banyak barang-barang industri
·            Perubahan teknologi yang terus-menerus, dan
·            Semakin meningkatnya keuntungan komparatif dalam memproduksi barang-barang industri.
Struktur produksi nasional pada awal tahun pembangunan jangka panjang ditandai oleh peranan sektor primer, tersier, dan industri. Sejalan dengan semakin meningkatnya proses pembangunan ekonomi maka pada akhir Pelita V atau kedua, struktur produksi nasional telah bergeser dari dominasi sektor primer menuju sektor sekunder.

2.                  Pendapatan Nasional
Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya(Inggris) pada tahun 1665. Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup (konsumsi) selama setahun. Namun, pendapat tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern, sebab menurut pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka, alat utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah Produk Nasional Bruto (Gross National Product)/GNP.
·         Pendapatan Nasional Bruto (Gross National Product), GNP yaitu Jumlah barang dan jasa yang dihasilkan penduduk suatu negara dalam jangka waktu tertentu, yang termasuk didalamnya hasil produksi barang dan jasa penduduk negara tersebut di luar negeri tetapi tidak termasuk hasil produksi barang dan jasa penduduk asing di negara tersebut.
 Rumus : GNP = GDP – Produk Netto terhadap Luar Negeri
             

·         Pendapatan Domestik Bruto (Gross Domestic Product), GDP yaitu Jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam suatu negara selama satu tahun.
·         Pendapatan Nasional Netto (Netto National Product), NNP yaitu Jumlah barang dan jasa yang dihasilkanoleh masyarakat dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu, setelah dikurangi penyusutan (depresiasi) dan barang pengganti modal.
Rumus : NNP = GNP – Penyusutan (Depresiasi)
               
·         Pendapatan Nasional Bersih (Net National Income), NNI yaitu Jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh pemerintah setelah dikurangi pajak tidak langsung.
               Rumus : NNI = NNP – Pajak tidak langsung
·         Pendapatan Naional (National Income), NI yaitu Pendapatan total semua faktor-faktor produksi dalam produksi yang sedang berlangsung.
Rumus : *) NI = GNP – Depresiasi – Pajak tidak langsung
               *) NI = GDP – Depresiasi – Pajak tidak langsung
·         Pendapatan Personal (Personal Income), PI yaitu jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseorangan dan ditambah dengan transfer payment.
Rumus : (NNI+Transfer Payment) – (Laba Ditahan + Iuran Asuransi + Iuran Jaminan Sosial + Pajak Perseorangan)


·         Pendapatan yang siap dibelanjakan ( Disposible Income), DI adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposible income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.
Rumus : DI = PI – Pajak Langsung
·         Pendapatan Nasional Per Kapita yaitu Pendapatan Nasional dibagi dengan (GNP atau GDP) dengan jumlah penduduk di suatu negara.

3.      Distribusi Penadapatan Nasional & Kemiskinan
Distribusi pendapatan dan kemiskinan di Indonesia pada sekarang ini sudah sangat kompleks, mengingat pertumbuhan penduduk tidak diimbangi oleh pertumbuhan lapangan kerja. Akibatnya, banyak sekali pengangguran yang tersebar, baik yang terselubung maupun yang nyata karena kesulitannya mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan banyaknya pesaing. Walaupun pemerintah sudah menanggulangi lonjakan penduduk dengan program transmigrasi tetapi distribusi pendapatan yang ada tidak terlalu baik.
Kemiskinan menurut para ahli :
·         Menurut Sutrisno (1993), ada dua sudut pandang dalam memahami substansi kemiskinan di Indonesia. Pertama adalah kelompok pakar dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengikuti pikiran kelompok agrarian populism, bahwa kemiskinan itu hakekatnya, adalah masalah campur tangan yang terlalu luas dari negara dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat pedesaan. Dalam pandangan ini, orang miskin mampu membangun diri mereka sendiri apabila pemerintah memberi kebebasan bagi kelompok itu untuk mengatur diri mereka sendiri. Kedua, kelompok para pejabat, yang melihat inti dari masalah kemiskinan sebagai masalah budaya. Orang menjadi miskin karena tidak memiliki etos kerja yang tinggi, tidak meiliki jiwa wiraswasta, dan pendidikannya rendah. Disamping itu, kemiskinan juga terkait dengan kualitas sumberdaya manusia. Berbagai sudut pandang tentang kemiskinan di Indonesia dalam memahami kemiskinan pada dasarnya merupakan upaya orang luar untuk memahami tentang kemiskinan. Hingga saat ini belum ada yang mengkaji masalah kemiskinan dari sudut pandang kelompok miskin itu sendiri.
·         Levitan (1980) mengemukakan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak.
·         Faturchman dan Marcelinus Molo (1994) mendefenisikan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
·         Menurut Suparlan (1993) kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
·         Friedman (1979) mengemukakan kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan basis kekuasaan sosial, yang meliptui : asset (tanah, perumahan, peralatan, kesehatan), sumber keuangan (pendapatan dan kredit yang memadai), organisiasi sosial politik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan informasi yang berguna. Dengan beberapa pengertian tersebut dapat diambil satu poengertian bahwa kemiskinan adalah suatu situasi baik yang merupakan proses maupun akibat dari adanya ketidakmampuan individu berinteraksi dengan lingkungannya untuk kebutuhan hidupnya.
Ø  Ukuran Kemiskinan
Ada dua macam ukuran kemiskinan yang umum dan dikenal antara lain :
1. Kemiskinan Absolut
Konsep kemiskinan pada umumnya selalu dikaitkan dengan pendapatan dan kebutuhan, kebutuhan tersebut hanya terbatas pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar (basic need).
Kemiskinan dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu :
a.       Kemiskinan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar.
b.      Kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi.
2. Kemiskinan Relatif
Menurut Kincaid (1975) semakin besar ketimpang antara tingkat hidup orang kaya dan miskin maka semakin besar jumlah penduduk yang selalu miskin.
Sehingga Bank Dunia (World Bank) membagi aspek tersebut dalam tiga bagian antara lain :
1. Jika 40% jumlah penduduk berpendapat rendah menerima kurang dari 12% pendapatan nasionalnya maka pembagian pembangunan sangat timpang.
2. Apabila 40% lapisan penduduk berpendapatan rendah menikmati antara 12-17% pendapatan nasional dianggap sedang
3. Jika 40% dari penduduk berpendapatan menengahmenikmati lebih dari 17% pendapatan nasioanal maka dianggap rendah.
Ø  Strategi / Kebijakan Dalam Mengurangi Kemiskinan
·         Pembangunan sector pertanian
Sector pertanian memiliki peranan penting di dalam pembangunan karena sector tersebut memberikan konstribusi yang sangat besar bagi pendapatan masyarakat di pedesaan berarti akan mengurangi jumlah masyarakat miskin. Terutama sekali teknologi di sector pertanian dan infrastruktur.
·         Pembangunan sumber daya manusia
Sumber daya manusia merupakan investasi insane yang memerlukan biaya yang cukup besar, diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, maka dari itu peningkatan lembaga pendidikan, kesehatan, dan gizi merupakan langkah yang baik untuk diterapkan oleh pemerintah.
·         Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat
Mengingat LSM memiliki fleksibilitas yang baik dilingkungan masyarakat sehingga mampu memahami komunitas masyarakat dalam menerapkan rancangan dan program pengentasan kemiskinan.

Referensi :