pertemuan 11 & 12 ( kebijaksanaan pemerintah )

Pertemuan 11 & 12

Kebijaksanaan Pemerintah

1.     Kebijaksanaan selama

a.     Periode 1966 – 1969

Kebijaksanaan perekonomian Indonesia selama periode 1966 – 1969 ini adalah pembersihan proses-proses kebijakan orde lama yang tidak efisien dan efektif terutama dari faham-faham komunisme.

·         Titik berat pada periode 1966-1969:

1.      Penurunan tingkat inflasi

2.      Proses produksi yang tidak efektif dan efisien

3.      Penggunaan pendapatan yang lebih efektif dan efisien untuk menunjang proses pembangunan

·         Kebijakan perekonomian Indonesia selama periode 1966 – 1969

Rencana pembangunan nasional semesta berencana (PNSB) 1961-1969 ini disusun berlandasarkann “Manfesto Politik 1960” untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dengan azas ekonomi terpimpin.

Faktor yang menghambat atau kelemahannya antara lain:

1)   Rencana ini tidak mengikuti kaidah-kaidah ekonomi yang lazim. Defisit anggaran yang terus meningkat yang mengakibatkan hyper inflasi.

2)   Kondisi ekonomi dan politik saat itu: dari dunia luar (Barat) Indonesia sudah terkucilkan karena sikapnya yang konfrontatif.

3)   Sementara di dalam negeri pemerintah selalu mendapat rongrongan dari golongan kekuatan politik “kontra-revolusi” (Muhammad Sadli, Kompas, 27 Juni 1966, Penyunting Redaksi Ekonomi Harian Kompas, 1982).

·         Beberapa kebijaksanaan ekonomi – keuangan:

1)   Dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1/M/61 tanggal 6 Januari 1961: Bank Indonesia dilarang menerbitkan laporan keuangan/ statistik keuangan, termasuk analisis dan perkembangan perekonomian Indonesia.

2)   Pada tanggal 28 Maret 1963 Presiden Soekarno memproklamirkan berlakunya Deklarasi Ekonomi dan pada tanggal 22 Mei 1963 pemerintah menetapkan berbagai peraturan negara di bidang perdagangan dan kepegawaian.

3)   Pokok perhatian diberikan pada aspek perbankan, namun nampaknya perhatian ini diberikan dalam rangka penguasaan wewenang mengelola moneter di tangan penguasa. Hal ini nampak dengan adanya dualisme dalam mengelola moneter. (Suroso, 1994).

b.      Periode Pelita I   (1 April 1969 – 31 Maret 1974)

Dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menjadi landasan awal pembangunan Orde Baru.

·         Tujuan Pelita I

Untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya.

·         Sasaran Pelita I

Pangan, sandang,  perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.

·         Titik Berat Pelita I

Pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.

Menurut peraturan pemerintah no.16 tahun 1970 kebijakan pemerintah tentang perekonomian membicarakan tentang penyempurnaan tata niaga ekspor dan impor. Peraturan pemerintah pada bulan agustus 1971 membahas tentang devaluasi rupiah terhadap dollar amerika dengan memfokuskan pada beberapa sasaran, yakni kestabilan harga pokok, peningkatan nilai ekspor, kelancaran impor, penyebaran barang di dalam negeri.

Rencana pembangunan lima tahun yang pertama ini menitikberatkan pada sektor pertanian serta industri yang (langsung)  mendukung sektor pertanian (misalnya pabrik pupuk dan alat alat pertanian).

c.      Periode Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979)

Menitikberatkan pada sektor pertanian, dengan meningkatkan industri yang mengelola bahan mentah menjadi bahan baku (misal: karet, minyak, kayu, timah). Sasaran yang hendak di capai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja. Fokus pembangunan ini di fokuskan pada pengkreditan untuk mendorong eksportir kecil dan menengah serta mendorong pengusaha kecil atau ekonomi menengah dengan kredit investasi kecil (KIK).

Adapun kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah dalam pelita II ini adalah dengan melakukan penghapusan pajak ekspor untuk mempertahankan daya saing di pasar dunia. Penggalakan PMA dan PMDN untuk mendorong investasi dalam negeri, yang menghasilakn cadangan devisa naik dari $ 1,8 milyar menjadi $ 2,58 milyar dan naiknya tabungan pemerintah dari Rp 255 milyar menjadi Rp 1.522 milyar pada periode pelita II tersebut. Sedangkan kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan hasil produksi nasional dan daya saing komoditi ekspor karena tingkat rata-rat inflasi 34%, resesi dan krisis dunia tahun 1979, serta penurunan bea masuk impor komoditi bahan dan peningkatan bea masuk komoditi impor lainnya.

Namun dengan adanya pelita II berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun. Perbaikan dalam hal irigasi. Di bidang industri juga terjadi kenaikna produksi. Lalu banyak jalan dan jembatan yang di rehabilitasi dan di bangun.

d.     Periode Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984)

Pelita III lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pelita III ini menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan, serta menignkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil.

Isi Trilogi Pembagunan adalah sebagai berikut:

1.      Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.      Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

3.      Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

e.       Periode Pelita IV  (1 April 1984 – 31 Maret 1989)

Menitikberatkan pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun  industri ringan. Hasil yang dicapai pada Pelita IV antara lain swasembada pangan. Pada tahun 1984 Indonesia berhasil memproduksi beras sebanyak 25,8 ton. Hasil-nya Indonesia berhasil swasembada beras. kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO(Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985. hal ini merupakan prestasi besar bagi Indonesia. Selain swasembada pangan, pada Pelita IV juga dilakukan Program KB dan Rumah untuk keluarga.

Adapun contoh dari kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam pelita IV ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Inpres No. 5 tahun 1985, yakni meningkatkan ekspor non migas dan pengurangan biaya tinggi dengan :

a)      Pemberantasan pungli

b)      Mempermudah prosedur kepabeanan

c)      Menghapus dan memberantas biaya siluman

2. Paket Kebijakan 6 Mei (PAKEM): mendorong sektor swasta dibidang ekspor dan penanaman modal.

3.      Paket Devaluasi 1986 : karena jatuhnya harga minyak dunia yang didukung dengan kebijakan pinjaman luar negeri.

4. Paket Kebijakan 25 Oktober 1986 : deregulasi bidang perdagangan, moneter, dan penanaman modal dengan cara :

a)      Penurunan bea masuk impor untuk komoditi bahan penolong dan bahan baku

b)      Proteksi produksi yang lebih efisien

c)      Kebijakan penanaman modal

5. Paket Kebijakan 15 Januari 1987, yakni peningkatan efisiensi, inovasi, dan produktivitas beberapa sektor industri (menengah ke atas) guna meningkatkan ekspor non migas, adapun langkah-langkahnya:

1.      Penyempurnaan dan penyederhanaan ketentuan impor

2.      Pembebasan dan keringanan bea masuk

3.      Penyempurnaan klasifikasi barang

4.      Paket Kebijakan 24 Desember 1987 (PAKDES) adalah restrukturisasi bidang ekonomi dalam rangka memperlancar perijinan (deregulasi).

5.      Paket 27 Oktober 1988 : kebijakan deregulasi untuk menggairahkan pasar modal dan menghimpun dana masyarakat untuk biaya pembangunan.

6.      Paket Kebijakan 21 November 1988 (PAKNOV) yakni deregulasi dan debirokratisasi bidang perdagangan dan hubungan laut.

7.      Paket Kebijakan 20 Desember 1988 (PAKDES), yakni kebijakan dibidang keuangan dengan memberikan keleluasaan bagi pasar modal dan perangkatnya untuk melakukan aktivitas yang lebih produktif, juga berisi mengenai deregulasi dalam hal pendirian perusahaan asuransi

f.       Periode Pelita V

Menitikberatkan sektor pertanian dan industri untuk menetapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya; dan sektor industri khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat mengahsilkan mesin mesin industri.

Pelita V adalah akhir dari pola pembangunan jangka panjang tahap pertama. Lalu dilanjutkan pembangunan jangka panjang ke dua, yaitu dengan mengadakan Pelita VI yang di harapkan akan mulai memasuki proses tinggal landas Indonesia untuk memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri demi menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

2.     Kebijakan Moneter

Sekumpulan tindakan pemerintah di dalam mengatur perekonomian melalui tingkat bunga.

a) Kebijakan Moneter Kuantitatif

Mengatur  tingkat bunga melalui operasi pasar terbuka melaui SBI, merubah tingkat bunga diskonto, merubah presentase cadangan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap bank umum

b) Kebijakan Moneter Kualitatif

Mengatur dan menghimbau pihak bank umum /lembaga keuangan lainnya baik manajemen maupun produk yang ditawarkan untukmendukung kebijakan moneter kuanitatif bank Indonesia

3.     Kebijakan Fiskal

Tindakan pemerintah dalam mengatur ekonomi melalui anggaran belanja negara.

·         Macam-macam kebijakan fiskal dalam ekonomi adalah:

1.      Pajak langsung dan pajak tidak langsung

2.      Pajak regresif, sebanding dan progresif

3.      Penerimaan pemerintah, pengendali tingkat pengeluaran masyarakat

4.      Untuk lebih memeratakan distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat.

4.     Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal di sektor luar negeri

1. Kebijakan Menekan Pengeluaran

Dilakukan dengan cara mengurangi pengeluaran konsumsi.

Cara :

a. Menaikkan pajak pendapatan

b. Menaikkan tingkat bunga

c. Mengurangi pengeluaran pemerintah

2. Kebijakan Memindahkan Pengeluaran

Cara :

1.    Memaksa

a)      Mengenakan tarif dan atau kuota

b)      Mengawasi pemakaian valuta asing

2.    Rangsangan

a)      Ekspor : mengurangi pajak komoditi ekspor, menyederhanakan prosedur ekspor, memberantas pungli dan biaya siluman

b)      Menstabilkan harga dan upah di dalam negeri

c)      Melakukan devaluasi

referensi :

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/03/kebijaksanaan-perekonomian-indonesia-selama-periode-1966-sampai-dengan-pelita-vi/

pertemuan 10 ( peran sektor luar negeri pada perekonomian Indonesia )

Pertemuan 10

Peran sector Luar Negeri Pada perekonomian Indonesia

1.      Perdagangan antar Negara

Perdagangan luar negeri merupakan salah satu sumber kekayaan Negara, sehingga jika suatu Negara ingin mencapai kemakmuran, maka mutlak Negara tersebut harus melakukan perdagangan dengan Negara lainnya.

Beberapa alasan mengapa suatu Negara memerlukan Negara lain dalam kehidupan ekonominya adalah :

1.      Tidak semua kebutuhan masyarakatnya dapat dipenuhi oleh komoditi yang dihasilkan di dalam negeri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, harus dilakukan impor dari Negara yang memproduksinya.

2.      Karena terbatasnya konsumen, tidak semua hasil produksi dapat dipasarkan di dalam negeri, sehingga perlu dicari pasar di luar negeri.

3.      Sebagian sarana untuk melakukan proses alih teknologi.

4.      Perdagangan antar Negara sebagai salah satu cara membina persahabatan dan kepentingan – kepentingan politik lainnya.

5.      Secara ekonomis dan matematis perdagangan antar Negara dapat mendatangkan tambahan keuntungan dan efesiensi dari dilakukannya tindakan spesialisasi produksi dari Negara – Negara yang memiliki keuntungan mutlak dan/atau keuntungan berbanding.

2.      Hambatan Perdagangan Antar Negara

a.       Hambatan tarif

Tarif adalah suatu nilai tertentu yang dibebankan kepada suatu komoditi luar negeri tertentu yang akan memasuki suatu negara ( komoditi ekspor ). Penetapan tarif ada dua jenis, yakni :

1.      Tarif Ad-volarem, yaitu tarif yang besar kecilnya ditetapkan berdasarkan presentase tertentu dari nilai komoditi yang diimpor.

2.      Tarif Spesifik, yakni tariff yang besar kecilnya didasarkan pada nilai yang tetap untuk setiap jumlah komoditi impor tertentu.

b.      Hambatan Quota

Quota termasuk jenis hambatan perdagangan luar negeri yang lazim dan sering diterapkan oleh suatu Negara untuk membatasi masukkan komoditi impor ke negaranya. Quota itu sendiri dapat diartikan sebagai tindakan pemerintah suatu Negara dengan menentukan batas maksimal suatu komoditi impor yang boleh masuk ke Negara tersebut.

c.       Hambatan Dumping

Dumping dapat diartikan sebagai suatu tindakan dalam menetapkan harga yang lebih murah di luar negeri dibandingkan harga di dalam negeri untuk produk yang sama.

d.      Hambatan Embargo/Sanksi Ekonomi

Tindakan yang dianggap melanggar hak asasi manusia, melanggar wilayah kekuasaan suatu Negara, akan menerima/dikenakan sanksi ekonomi oleh Negara lain ( PBB ).

3.      Neraca Pembayaran Luar Negeri Indonesia

Neraca pembayaran luar negeri Indonesia dapat di kelmpokkan ke dalam berikut ini :

a.       Neraca Perdagangan, yang merupakan kelompok transaksi – transaksi yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor barang, baik migas maupun non-migas.

b.      Neraca Jasa, merupakan kelompok transaksi –transaksi yang berkaitan dengan ekspor impor di bidang jasa.

c.       Neraca Berjalan, merupakan hasil penggabungan antara neraca perdagangan dan neraca jasa.

d.      Neraca Lalu-Lintas Modal, merupakan kelompok pos – pos yang berkaitan dengan lalu-lintas modal pemerintah bersih ( selisih antara pinjaman dan pelunasan hutang pokok ) dan lalu-lintas modal swasta bersih, berikut lalu-lintas modal bersih lainnya yang merupakan selisih penerimaan penanaman modal asing dengan pembayaran BUMN.

e.       Selisih yang belum diperhitungkan

f.       Neraca Lalu-Lintas Moneter, yang merupakan kelompok pos – pos yang berkaitan dengan perubahan cadangan devisa.

4.      Peran Kurs Valuta Asing

Dalam pembayaran antar negara ada suatu kekhususan yang tidak terdapat dalam lalu-lintas pembayaran luar negeri. Sebab semua negara mempunyai mata uang atau valutanya sendiri, yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di dalam batas-batas daerah kekuasaan itu sendiri, tetapi belum tentu mau diterima luar negeri. Jadi pembayaran antar negara harus menyangkut lebih dari satu macam mata uang, yang harus dipertukarkan satu sama lain dengan harga atau kurs tertentu. Hal inilah yang membuat perdagangan dan pembayaran internasional menjadi perkara yang rumit, maka dari itu dibuatlah alat pembayaran yang bisa digunakan oleh banyak negara (antarnegara) atau disebut dengan alat pembayaran internasional, yakni valuta asing.

Kurs valuta asing sering diartikan sebagai banyaknya nilai mata uang suatu negara (rupiah misalnya) yang harus dikeluarkan/ dikorbankan untuk mendapatkan satu unit nilai uang asing (dollar misalnya). Sehingga dengan kata lain, jika kita gunakan contoh rupiah dan dollar, maka kurs valuta asing adalah nilai tukar yang menggambarkan banyaknya rupiah yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan satu unit dollar dalam kurun waktu tertentu. Kurs valuta asing adalah harga valuta asing, dinyatakan dalam valuta sendiri. Misalnya US $ 1.00 = Rp. 10.000,-

Penentuan Kurs Valuta Asing

Pada dasarnya ada tiga sistem atau cara untuk menentukan tinggi-rendahnya kurs atau nilai tukar valuta asing:

1.        Kurs tetap, karena dikaitkan dengan emas sebagai standard atau patokannya.

2.        Kurs bebas, yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran valuta asing di pasaran bebas, lepas dari kaitan dengan emas. Dalam hal ini kurs bisa naik – turun dengan bebas. Dewasa ini orang bicara tentang kurs mengambang (floating rates)

3.        Kurs dibuat stabil berdasarkan perjanjian internasional yaitu ditetapkan oleh pemerintah/bank sentral dalam perbandingan tertentu dengan dollar atau emas sebagai patokan.

Akibat kurs yang tidak sesuai

Apabila mata uang suatu negara dinilai terlalu tinggi dibandingkan dengan valuta lain (Kurs resmi lebih tinggi daripada perbandingan daya beli yang sesungguhnya atau disebut over valued), akibatnya ekspornya akan macet dan impornya didorong terlalu besar, sehingga keseimbangan neraca pembayaran terancam.

Hal yang sebaliknya terjadi apabila mata uang dinilai terlalu rendah atau under valued: apabila kurs resmi terlalu rendah dibandingkan dengan daya belinya yang sesungguhnya, maka ekspor akan bertambah besar, tetapi impor akan macet.

Dari pembahasan di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa peran valuta asing terhadap perekonomian di indonesia adalah sangat penting. Karena valuta asing merupakan alat pembayaran antar negara. Barang dan jasa yang diimpor itu harus dibayar. Untuk pembayaran itu diperlukan valuta asing atau devisa (Foreign exchange), yaitu valuta (mata uang) yang mau diterima oleh dunia internasional. Devisa itu kita peroleh dari hasil ekspor (devisa umum) atau kredit bank luar negeri (devisa kredit).

DAFTAR  REFERENSI

·         Gilasro, T. Drs. (1991). Pengantar ilmu ekonomi bagian makro. Yogyakatra: Kanisius

·         Gunadarma. Modul perekonomian indonesia bab 6 peran sektor luar negeri pada perekonomian indonesia. Retrieved from http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab6-peran_sektor_luar_negeri_pada_perekonomian_indonesia.pdf diunduh pada tanggal 12 Maret 2012.

·         Gunadarma. Modul perekonomian indonesia bab 7 kebijaksanaan pemerintah. Retrieved fromhttp://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab7-kebijaksanaan_pemerintah.pdf. diunduh pada tanggal 15 Maret  2012.

·         http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2012/03/peranan-kurs-valuta-asing-pada-perekonomian-indonesia/

·         Gunadarma. Buku perekonomian Indonesia. Depok : Aris Budi Setyawan

pertemuan 9 ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) )

Pertemuan 9

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

1.       Perkembangan Dana Pembangunan Indonesia

Bangsa kita sedang memasuki era perkembangan dimana era ini seperti halnya perusahaan membutuhkan modal yang besar. Dari masa orde baru bangsa kita sudah memulai langkah pijakan pembangunan dimana kita kenal dengan PELITA. Namun setelah lengsernya orde baru dan berganti menjadi era reformasi maka rencana pembangunan atau action plannya berubah, jika kita lihat sekarang ini focus pembangunan masih bias dikarenakan adanya banyak pihak yang berkepentingan dan lebih mementingkan golongan sendiri dari pada masyarakat pada umumnya.

Seperti kita ketahui bangsa kita meminjam dana dari luar negeri entah disebut hibah maupun pinjaman. Pinjaman sendiri berasal dari kreditor baik itu lembaga maupun negara sahabat.

Pertanyaannya sekarang sudah meratakah pembagunan itu? Dimanakah dana baik hibah maupun pinjaman itu? Harusnya pemerintah membuka mata bahwa masih banyak rakyat yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Transparan si dari setiap penggunaan anggaran dana harus sudah mulai dilakukan, hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui alur dari penggunaan dan pembangunan tersebut. Ironis jika wakil rakyat membangun gedung mewah namun masih banyak  rakyatnya yang hidup digubuk. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat sangat berpengaruh dalam kelancaran pembangunan agar pembangunan yang berkesinambungan dan tujuan bangsa Indonesia yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat bisa tercapai.

2.        Proses Penyusunan Anggaran

Pemerintah (Presiden dibantu para menteri, terutama Menteri Keuangan) menyusun RABPN berdasarkan asumsi-asumsi, yaitu tentang :

1.         Kondisi ekonomi makro seperti Produk Domestik Bruto (PDB) menurut harga yang berlaku

2.         Pertumbuhan ekonomi

3.         Inflasi

4.         Nilai tukar rupiah

5.         Rata-rata suku bunga SBI 3 bulan

6.         Harga minyak internasional

7.         Serta produksi minyak dalam negeri

Dalam menyusun RAPBN digunakan azas kemandirian, azas penghematan, azas penajaman prioritas pembangunan.

RAPBN oleh pemerintah diajukan ke DPR dan dilakukan pembahasan dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkompeten sesuai bidang masing-masing. Jika telah disetujui, DPR akan mengesahkan RAPBN menjadi APBN. Hak DPR untuk menetapkan anggaran negara disebtut Hak Budget. Namun jika tidak ditemukan kesepakatan tentang RAPBN, DPR menetapkan APBN tahun lalu sebagai APBN tahun berjalan.

3.        Perkiraan Penerimaan Negara

Secara garis besar sumber penerimaan Negara berasal dari :

a.       Penerimaan dalam negeri

b.      Penerimaan pembangunan

a.      Penerimaan dalam negeri

Pertama, penerimaan dalam negeri, untuk tahun – tahun awal setelah masa pemerintahan Orde baru masih cukup mengantungkan pada penerimaan dari ekspor minyak bumi dan gas alam.

Namun dengan mulai tidak menentunya harga minyak dunia, maka mulai disadari bahwa ketergantungan penerimaan dari sector migas peril dikurangi. Untuk keperluan itu, maka pemerintah menempuh beberapa kebijaksanaan diantaranya :

·         Deregulasi bidang Perbankan ( 1 Juni 1983 ), yakni denganmengurangi peran bank sentral, serta lebih memberi hak kepada bank pemerintah maupun swasta untuk menentukan suku bunga deposito dan pinjaman sendiri. Dampak dari deregulasi ini adalah meningkatnya tabungan masyarakat

·         Deregulasi bidang perpajakan ( UU baru, 1 Januari 1984 ), untuk memperbaiki penerimaan Negara

·         Kebijaksanaan – kebijaksanaan lain yang selanjutnya dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan mantap.

b.      Penerimaan pembangunan

Meskipun telah ditempuh berbagai upaya untu meningkatkan tabungan pemerintah, namun karena laju pembangunan yang demikian cepat, maka dana tersebut masih perlu dilengkapi dengan dan ditunjang  dengan dana yang berasal dari luar negeri. Meskipun untuk selanjutnya bantuan luar negeri ( hutang bagi Indonesia ) tersebut makin meningkat jumlahnya, namun selalu diupayakan suatu mekanisme pemanfaatan dengan prioritas sector – sector yang lebih produktif. Dengan demikian bantuan luar negeri tersebut dapat dikelola dengan baik ( terutama dalamhal pengembalian cicilan poko dan bunganya ).

4.        Perkiraan Pengeluaran

Secara garis besar,pengeluaran Negara dikelompokkan menjadi dua yakni :

a.                   pengeluaran rutin negara

b.                  pengeluaran pembangunan

a.      Pengeluaran Rutin Negara

Pengeluaran rutin Negara adalah pengeluaran yang dapat dikatakan selalu ada dan telah terencana sebelumnya secara rutin,

diantaranya:

·         Pengeluaran untuk belanja pegawai

·         Pengeluaran untuk belanja barang

·         Pengeluaran untuk subsidi daerah otonom

·         Pengeluaran untuk membayar bunga dan cicilan hutang

·         Pengeluaran lain lain

b.      Pengeluaran Pembangunan

Secara garis besar,yang termasuk dalam pengeluaran pembangunan diantaranya adalah:

·         Pengeluaran pembangunan untuk berbagai departemen/lembaga Negara,diantaranya untuk membiayai proyek-proyek pembangunan sektoral yang     menjadi tanggung jawab masing-masing departemen/lembaga Negara bersangkutan.

·         Pengeluaran pembangunan  untuk anggaran pembangunan daerah( Dati I dan II )

·         Pengeluaran pembangunan lainnya

5.        Dasar Perhitungan Perkiraan Penerimaan Negara

Untuk memperoleh hasil perkiraan penerimaan Negara, ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan. Hal – hal tersebut adalah :

a.         Penerimaan Dalam Negeri Dari Migas

Factor – factor yang dipertimbangkan adalah :

§  Produksi minyak rata – rata per hari

§  Harga rata – rata ekspor minyak mentah

b.        Penerimaan dalam Negeri Di Luar Migas

Factor – factor yang dipertimbangkan adalah :

·         Pajak penghasilan

·         Pajak pertambahan nilai

·         Bea masuk

·         Cukai

·         Pajak ekspor

·         Pajak bumi dan bangunan

·         Bea materai

·         Pajak lainnya

·         Penerimaan bukan pajak

·         Penerimaan dari hasil penjualan BBM

c.         Penerimaan Pembangunan

Terdiri dari penerimaan bantuan program dan bantuan proyek.

Referensi :

http://wikanpre.wordpress.com/2011/05/19/perkembangan-dana-pembangunan-nasional/

http://www.babejoko.web.id/2010/10/04/anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara.php

(DIGITAL // BOOKS) TAHUN AJARAN ATA// TINGKAT 1 UNIVERSITAS GUNADARMA